Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) diminta untuk melakukan rekam jejak bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah tersebut.
Hal ini penting dilakukan guna memudahkan Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melakukan kajian dan evaluasi
terhadap kinerja PNS termasuk untuk penempatan jabatan ketika
dilaksanakan rolling. “Kalo itu dilakukan, tentu akan memudahkan dalam melakukan penempatan jabatan. Selain ada kajian dan evaluasi, kan tinggal dilihat bagaiman rekam jejak yang bersangkutan. Dengan demikian tentunya akan menghasilkan pegawai yang berkualitas dan memegang jabatan sesuai dengan kepangkatan juga latar belakang ilmu,” ujar pengamat pemerintah, Vidy Ngantung.
Lanjut Ngantung, hal ini sendiri tentunya akan memberikan dampak positif bagi aparatur pemerintahan. Dimana jika rekam jejak dilakukan pastinya akan memberikan kemudahan bagi bupati untuk melihat trak rekor jajarannya, termasuk di dalamnya soal layak tidaknya yang bersangkutan diangkat memegang sebuah jabatan.
Senada dengan Ngantung, pelaksana tugas (plt) Kepala Bappeda Mitra Ir Moody Rondonuwu MT juga memiliki pandangan yang sama. Menurutnya selain penting untuk pertimbangan jabatan, lewat rekam jejak akan dapat dilihat mereka-mereka (pejabat, red) yang belum pernah ikut bimbingan teknis (Bimtek), tentu perlu diiukutkan oleh pihak pemerintah.
“Rekam jejak memang sangat penting untuk dilakukan, apalagi perbaikan sistem birokrasi aparatur pemerintahan menjadi prioritas sebagaiman visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih Mitra,” kata Moody.
sumber : beritamanado.com
No comments:
Post a Comment