Proyek Rp7 Miliar Untuk 9 Kelurahan di Mitra Segera Ditender

Pembangunan sejumlah infrasturktur dasar untuk 9 kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) menargetkan, akhir Februari proyek infrastruktur kelurahan senilai Rp7 miliar sudah ditender.

“Target kami untuk pekerjaan dimulai pada akhir Maret mendatang,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ir Dennij Porajow, akhir pekan kemarin.
Adapun pekerjaan yang nantinya diksanakan disetiap kelurahan menurut Dennij, pembangunan pila-pila jalan, drainase, plat deker, pembangunan jalan kawasan pemukiman serta infrastruktur dasar lainnya.

“Berdasarkan program yang diusulkan kelurahan, kita kemudian melihat apa-apa saja yang mendesak dan menjadi skala prioritas untuk dikerjakan,” jelasnya.
Lanjut ditambahkan Dennij, sejauh ini baru 6 kelurahan yang memasukan usulan. Karena itu diingatkan kelurahan yang belum memasukan usulan agar segera memasukannya. (rulansandag)



Sumber : http://beritamanado.com/proyek-untuk-kelurahan-segera-ditender/ 

Minsel Heboh !!! Nenek 82 Tahun Nikahi Pemuda 28 Tahun

Seorang Nenek berusia 82 tahun menikahi pemuda berusia 28 tahun pada Sabtu (18/2/2017).
Pernikahan ini terjadi di Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan diberkati di GPDI Horeb Lelema oleh Gembala Port Ropa.

Kabar ini tentu saja menjadi bahasan warga setempat karena calon istrinya yang berusia jauh lebih tua dari dirinya.
Laki-laki yang bernama Sofian Loho itu baru berusia 28 tahun sedangkan kekasih pujaan hatinya, Martha Bate telah berusia 82 tahun.
“Kami pertama kali bertemu lewat nomor nyasar di handphone. Sebelum menikah kami telah berhubungan sekitar satu tahun. Saya yang saat itu bekerja bengkel di Kotamobagu, semenjak kenal sering bolak-balik ke Lelema. Baru pada bulan November, saya menetap di Lelema dan mengambil keputusan untuk menikah,” ujar Sofian Loho.
Martha Bate sendiri sebelumnya sudah pernah menikah, namun suaminya telah meninggal.
Dirinya memiliki 2 (dua) orang anak yang perempuan tinggal di Jerman dan telah menikah, sedangkan anak laki-laki bekerja di Arab.
Rencana pernikahan kedua sejoli ini tentu saja ditentang oleh keluarga, banyak yang tidak setuju.
Bahkan untuk pengurusan surat seakan berat ditandatangani oleh Hukum Tua. Saat dihubungi lewat nomor telepon 0812******** untuk dimintai keterangan, nomor Hukum Tua tersebut tidak aktif.
“Kedua paaangan tersebut baru menikah secara Gereja dan proses surat lainnya masih tertahan di Dinas Catatan Sipil Minsel. Untuk proses pernikahan itu sendiri Nenek Martha dilakukan pembaptisan terlebih dahulu karena dari GMIM, sedangkan mereka menikah di Gereja Pantekosta,” tambah seorang tetangga yang namanya tidak ingin dipublikasikan.(TamuraWatung)



Sumber : http://beritamanado.com/minsel-heboh-nenek-82-tahun-nikahi-pemuda-28-tahun

ROBBY SUMUAL: Semua Perusahaan Wajib Daftar Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan

 

 

 

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.
“Tidak terkecuali, semua karyawan wajib didaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Robby Sumual, kepada wartawan baru-baru ini.
Dijelaskan Sumual, ketentuan kewajiban itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dimana tegas sebutkan setiap perusahaan (pemberi kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS tanpa terkecuali.
“Perusahaan yang terbukti tidak mengikutkan pekerjanya sebagai peserta BPJS dikenakan sanksi mulai dari administrasi, rekomendasi pencabutan ijin usaha hingga sanksi pidana atau denda,” jelas Robby.
Karena itu pihaknya mengingatkan seluruh pelaku usaha di wilayah Minahasa Tenggara untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS karena itu menjadi kewajiban perusahaan.
“Ada informasi yang kami terima karyawan tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS. Bahkan saat mengalami kecelakaan kerja, perusahaan justru mengabaikan kewajibannya kepada karyawan itu. Informasi ini sementara kami dalami, jika benar kita layangkan teguran bahkan rekomendasi ke Disnaker Provinsi,” ungkapnya.
Sementara itu berdasarkan data dari Disnaker, hingga tahun 2017 ini ada sebanyak 39 pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja, 17 diantaranya mempekerjakan lebih dari 10 orang karyawan. (rulansandag)

Minta Pengawasan Diperketat, Bupati JAMES SUMENDAP: Kepala SKPD Jangan Kecolongan

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap mengingatkan seluruh kepala SKPD selaku penanggung jawab di masing-masing intansi untuk memperketat pengawasan dalam pengelolaan keuangan.
“Bagi para kepala SKPD selaku penanggung jawab, jangan sampai kecolongan dalam pengawasan, karena setiap uang negara itu harus jelas pertanggung jawabannya,” tegas Sumendap, Selasa (14/2/2017).
Dia pun mengaku akan selalu mengawasi kinerja pengelolaan keuangan dari setiap SKPD untuk menjadi bahan evaluasi.
“Saya akan terus pantau setiap pengelolaan keuangan, termasuk kegiatan-kegiatan proyek yang menggunakan anggaran daerah. Karena itu nantinya akan jadi bahan evaluasi bagi para pejabat,” tandasnya. (rulansandag)


Sumber:http://beritamanado.com/minta-pengawasan-diperketat-bupati-james-sumendap-kepala-skpd-jangan-kecolongan/

BPK Mulai Audit Pegelolaan Keuangan Mitra 2016

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memulai pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara tahun anggaran 2016, sejak Senin (13/2/2017).

Pertemuan awal Pemkab Mitra dengan BPK

Dalam pertemuan awal dengan pihak Pemkab yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Farry Liwe bersama  tim pemeriksa dari BPK yang berjumlah 3 orang auditor di ruang rapat Sekda, terungkap jika  pemeriksaan tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 40 hari ke depan.
Sekda Ir Farry Liwe dalam penyampaiannya meminta kepada seluruh  OPD  agar dalam pemeriksaan tersebut, untuk  proaktif, khususnya dalam penyediaan data.
”Siapkan apa yang dibutuhkan BPK agar pemeriksaan bisa berjalan lancar,” ujar Liwe didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Mecky Tumimomor SE.
Liwe optimis bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dokumennya harus disiapkan dengan baik, agar ketika diminta oleh pemeriksa sudah siap ” tandasnya. (ten)


Sumber: http://www.manadotoday.co.id/2017/02/33579/bpk-mulai-audit-pegelolaan-keuangan-mitra-2016/